Mempertanyakan Efektivitas Evakuasi Warga Gaza

-




Oleh. Mila Ummu Nuha

(Aktivis Dakwah)


Prof Husnan Bey Fananie selaku Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) mengkritisi rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia (9-4-2025). Dia menegaskan bahwa niat tersebut perlu dilihat dari sudut pandang rakyat Palestina dan dampak jangka panjangnya, sebab Gaza tidak bisa dijadikan sebagai wilayah milik Israel. Husnan juga mempertanyakan efektivitas evakuasi, apakah bisa meringankan penderitaan mereka atau justru sebaliknya? (Republika.co.id, 2-5-2025)

 

Rencana bantuan Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia mendukung keselamatan rakyat Palestina, terutama warga Gaza yang terluka dan terkena trauma, termasuk anak-anak yatim piatu. Akan tetapi, rencana evakuasi tersebut mencuri perhatian publik karena berdekatan dengan kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang dapat mengancam perekonomian RI.

 

Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah RI, namun rencana mengevakuasi warga Gaza diduga berkaitan dengan motif politik dan ekonomi, yakni meredam tingginya kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh AS. Sejumlah analis berasumsi bahwa wacana mengevakuasi rakyat Gaza bertujuan untuk “mengambil hati” Donald Trump. Kebijakan tarif impor Donald Trump memang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik AS dengan memenangkan lobi untuk memperkuat kepentingan politik.

 

Sangat disayangkan jika semua asumsi tersebut benar adanya. Rencana evakuasi yang tampak sebagai niat baik dan membawa visi kemanusiaan tersebut justru berpotensi menguntungkan Zi*nis untuk mengusir dan menguasai tanah Palestina. Rencana Trump untuk mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya menjadi lebih mudah jika rencana Presiden Prabowo terealisasi.

 

Terlebih lagi, media asing melaporkan bahwa AS dan Zi*nis tengah melakukan kontak rahasia dengan beberapa pejabat di tiga negara Afrika Timur untuk mengeksplorasi kemungkinan relokasi warga Gaza, dan Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara tujuan relokasi tersebut. Walaupun pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah adanya diskusi rahasia tersebut, namun kenyataannya Presiden Prabowo telah menawarkan solusi evakuasi. Artinya, di permukaan memang rencana Presiden adalah evakuasi, namun anehnya selalu sejalan dengan agenda Amerika, yakni mengosongkan tanah Gaza.

 

Tentu saja, evakuasi warga Gaza ke negara lain bukanlah solusi yang fundamental untuk menyelesaikan penjajahan, sebab tidak menyentuh akar masalahnya. Okupasi Zi*onis di Gaza yang didukung penuh oleh AS hanya bisa dihapuskan dengan pengusiran penjajah. Entitas Zi*nis merupakan muhariban fi’lan (musuh nyata Islam) dan kaum muslim hanya dapat dihentikan dengan bahasa peperangan (jihad fisabilillah). Alhasil, solusi yang benar sesuai hukum syarak adalah fokus pada pengusiran penjajah dari tanah Palestina, bukan mengevakuasi warga Gaza tanpa menjamin keamanan dan kesempatan bagi mereka untuk kembali. Wallahu a’lam bishawwab.




Postingan populer dari blog ini

Bijak Menilai Konten Pejabat

-
Gambar
  Oleh. Mila Ummu Muthiah (Aktivis Perempuan)   TintaLiterasi -Di tengah hingar-bingar arus informasi dan media sosial, fenomena “pejabat konten”  bukan sekadar candaan politik, melainkan cerminan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan. Akhir-akhir ini, media sosial dipenuhi konten-konten aktivitas para pejabat publik, mulai dari memberi bantuan kemanusiaan, memperbaiki jalan, menegur pedagang, sampai bincang santai dengan para pelajar. Semuanya direkam, diedit sebagus mungkin, kemudian di-upload ke berbagai media sosial.   Dilansir dari bbc.com (3-5-2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dijuluki “gubernur konten” karena sering tampil di publik dan media sosial. Pengamat komunikasi menilai strategi pendekatan yang dilakukan KDM sebagai “investasi politik” untuk membangun citra kepemimpinannya ke depan.   Sementara pengamat kebijakan publik menilai KDM kerap melontarkan wacana yang belum matang dan berujung pada kegaduhan, seperti w...
Read more »

Polemik Panjang Ijazah Jokowi

-
Gambar
  Oleh. Mila Ummu Muthiah (Aktivis Perempuan)   TintaLiterasi -Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada Senin, (14/4). Taufiq mempertanyakan keabsahan ijazah SMA milik Jokowi. Gugatan tersebut menambah deretan panjang polemik serupa yang telah berulang kali muncul sejak 2019. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoax, yakni Umar Kholid Harahap yang menyebarkan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftar sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan. ( CNN Indonesia , 16-4-2025)   Kasus dugaan pemalsuan ijazah ini bukan yang pertama...
Read more »